backup

Ekonomi Penulis : Thalita Rahma Senin, 30 April 2012 17:28 WIB JAKARTA–MICOM: Pemerintah mengakui sistem outsourcing telah membuat buruh merana. Hal tersebut dikatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar ditemui setelah acara Sarasehan Nasional Serikat Pekerja Pos tentang Implementasi Gaji Pokok Ideal, di Jakarta, Senin (30/4). Ia mengakui bahwa outsourcing telah menyengsarakan pekerja. “Tetapi hukum ekonomi terkadang di luar jangkauan kami,” kata Muhaimin. Muhaimin berpendapat sistem tenaga kerja yang ideal adalah yang tidak menyertakan sistem outsourcing di dalamnya. Oleh sebab itu, Kemenakertrans akan memperkuat sistem pengawasan untuk outsourcing ini. “Outsourcing itu harus diawasi super ketat. Agar tidak ada pelanggaran pada sistem outsourcing ini. Yang nanti dampaknya dapat semakin menyengsarakan pekerja,” tegasnya. Ia melanjutkan, pemerintah sedang mengupayakan penambahan jumlah pengawas ke

Peristiwa Penulis : Thalita Rahma Senin, 30 April 2012 21:18 WIB      0 komentar 0 0 JAKARTA–MICOM: Serikat Nelayan Indonesia (SNI) akan melakukan aksi turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei besok. SNI akan mengerahkan 5.000 nelayan untuk ikut bergabung dengan asosiasi buruh di Jakarta. Demikian disampaikan Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Pusat SNI, Budi Laksana, melalui siaran persnya, Senin (30/04). “Dalam memperingati Hari Buruh, SNI akan merencanakan turun ke jalan dengan 5.000 nelayan dan akan bergabung dengan organisasi buruh di Jakarta,” katanya. SNI akan menyampaikan enam tututan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus mengakui, melindungi, dan memenuhi hak-hak nelayan. Kedua, SNI menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM. Selain itu, ia menuntut pemerintah melindungi hak-hak nelayan yang bekerja di luar negeri. Selanjutnya, SNI berharap agar pemerintah dapat menaikkan upah buruh sehingga memenuhi

Tiga TKI Didor Polisi Malaysia Penulis : Thalita Rahma Senin, 30 April 2012 00:39 WIB JAKARTA–MICOM: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaketrans) melalui Atase Tenaga Kerja (ATK) yang berada di Malaysia, sedang menyelidiki terkait status hubungan kerja ketiga TKI asal Dusun Pancor Kopong, Pringgasela Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meninggal akibat ditembak aparat Kepolisian Diraja Malaysia. Penyelidikan status hubungan kerja ini dilakukan untuk mendapatkan kejelasan status bahwa ketiga korban tersebut benar adalah TKI. Jika ketiga TKI tersebut benar-benar TKI yang legal maka dapat diperoleh sebuah kompensasi atas kematiannya. Demikian disampaikan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans (Binapenta) Reyna Usman saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (29/4). “Saat ini Kemenakertrans, melalui ATK yang berada di Malaysia, sedang menelusuri dan menyelidiki tentang kebenaran status hubung

Ekonomi Penulis : Thalita Rahma Sabtu, 28 April 2012 03:58 WIB      0 komentar 0 0 JAKARTA–MICOM: Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat mengatakan pihaknya tidak akan melakukan moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara gegabah ke Malaysia. “Saya rasa kita tidak boleh emosional seperti itu (untuk melakukan moratorium) karena hubungan kerja sama Indonesia dengan Malaysia itu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi terlalu jauh kalau kita harus bicara moratorium,” kata Jumhur usai melantik pejabat struktural BNP2TKI, di Jakarta, Jumat (27/04). Ia menegaskan hal ini terkait kasus meninggalkan tiga TKI asal NTB di negeri Jiran tersebut. Diduga, tiga TKI itu tewas akibat ditembak polisi Malaysia dan juga menjadi korban sindikat pejualan organ manusia. Hingga saat ini, Jumhur menyampaikan, pihaknya masih menunggu hasil pengumuman resmi dari pemerintah Indonesia terkait dengan ditembaknya WNI di Ma